Beranda Warganet Dinas Kesehatan DIY Minta Pengelola KTR Lakukan Evaluasi Mandiri

Dinas Kesehatan DIY Minta Pengelola KTR Lakukan Evaluasi Mandiri

Yogyakarta (ANTARA) – Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta meminta seluruh pengelola program kawasan tanpa rokok melakukan evaluasi mandiri sebagai bagian dari evaluasi implementasi kebijakan untuk perbaikan program tahun depan.

“Sudah ada beberapa indikator yang ditetapkan untuk evaluasi mandiri,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Emma Rahmi Aryani, Rabu di Yogyakarta.

Menurutnya, evaluasi mandiri oleh seluruh pengelola program kawasan tanpa rokok (KTR) dilakukan karena pada tahun ini belum terbentuk tim monitoring dan evaluasi karena berbagai pembatasan, antara lain pandemi COVID-19 dan pandemi Covid-19. memiliki anggaran.

Oleh karena itu, lanjut Emma, ​​evaluasi dilakukan oleh masing-masing pengelola program secara mandiri dan hasilnya tetap harus dilaporkan untuk evaluasi menyeluruh nantinya, termasuk pengenaan sanksi sesuai aturan.

Beberapa indikator penilaian diri antara lain adanya tanda larangan merokok, tidak adanya iklan dan penjualan produk rokok, adanya tempat khusus merokok, kebersihan lingkungan dari puntung rokok, dan kepatuhan terhadap aturan merokok oleh petugas. populasi.

Sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok, terdapat beberapa kawasan yang ditetapkan sebagai KTR yaitu sarana kesehatan, sarana pendidikan dan pelatihan, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat lain yang diperuntukan. untuk penggunaan publik. tempat.

“Peraturan KTR tidak dirancang untuk melarang orang merokok, tetapi mengatur pemenuhan hak setiap orang. Tujuannya untuk melindungi masyarakat dari bahaya paparan asap rokok,” ujarnya.

Saat ini, lanjut Emma, ​​Pemkot Yogyakarta juga sedang menyelesaikan Peraturan Wali Kota Yogyakarta terkait roadmap implementasi Peraturan Daerah KTR Tahun 2022-2027.

“Roadmap ini juga menetapkan target sanksi bagi pelanggar aturan,” ujarnya seraya menyebutkan pelanggar KTR bisa dikenai denda maksimal Rp 7,5 juta atau kurungan satu bulan.

Namun, Emma mengatakan pelaksanaan KTR secara menyeluruh membutuhkan komitmen bersama semua pihak agar pelaksanaan dan penegakan aturan dapat berjalan maksimal.

“Keterlibatan dan dukungan masyarakat juga penting. Saat ini, 232 Kereta Api Rusia telah dinyatakan sebagai KTR,” katanya.

Sementara itu, Plt Wali Kota Yogyakarta Sumadi mengatakan, konsistensi penerapan peraturan daerah menjadi kunci untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap aturan KTR.

“Masyarakat perlu memahami bahwa aturan KTR ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan memastikan masyarakat terlindungi dari bahaya asap rokok,” ujarnya.

Tahun ini, Pemkot Yogyakarta menerima penghargaan Pastika Yasa Tan Wisanala atas penyelenggaraan KTR dari Kementerian Kesehatan.

Artikulli paraprakAda 2.400 nelayan terdaftar di Lampung yang mengikuti asuransi nelayan.
Artikulli tjetërPemkab Gunungkidul Tinjau 400 Rumah Tidak Layak Huni