Beranda Hukum Dinas Imigrasi Bali mendeportasi warga AS karena terlibat dalam kasus pidana

Dinas Imigrasi Bali mendeportasi warga AS karena terlibat dalam kasus pidana

Denpasar (ANTARA) – Dinas Imigrasi Denpasar Bali mendeportasi seorang warga negara asing (WNA) asal Amerika Serikat bernama Daniel B.H. karena sebelumnya terlibat kasus pidana perusakan barang.

“Yang bersangkutan terakhir tiba di Indonesia sekitar Maret 2020 melalui Bandara Internasional. Gusti Ngurah Rai, dan dia terlibat dalam kasus pidana berdasarkan ayat 1 Pasal 406 KUHP, yaitu kerusakan barang, ”kata kepala Kementerian Kehakiman Bali. Kanwil HAM Jamaruli Manihuruk dalam siaran persnya di Denpasar, Bali, Sabtu.
Dia mengatakan bahwa Daniel B.H. tahanan imigrasi dari Amerika Serikat yang melanggar pasal 75 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Joe. Bagian (1) Pasal 406 KUHP.

Setelah diadili pada 9 Maret 2021, ia dibebaskan dari koloni Kelas II Kerobokan.

Selain itu, pihaknya juga kekurangan paspor dan izin tinggal yang masih berlaku di Indonesia. Dengan demikian, itu termasuk dalam ruang lingkup pasal 75 Undang-Undang Keimigrasian. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian.
Dari berkas yang didapat di LP Kerobokan kelas II A, ternyata nama orang tersebut adalah David Smith, warga negara Kanada. Namun setelah diperiksa di Rudenim Denpasar, dia mengaku nama aslinya Daniel BH dari penjara AS. ,” – jelas kantor pusat regional.
Setelah berkonsultasi dengan kedutaan terkait, yang mengkonfirmasi bahwa Daniel B.H. adalah warga negara AS.
Pendeportasian WNI tersebut dilakukan pada Jumat, 27 Agustus 2021 pukul 13.15 WITA ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan didampingi dua petugas dari Rumah Detensi Imigrasi Denpasar.
Setelah itu, ia melanjutkan keberangkatannya dengan penerbangan Turkish Airlines TK0057 dan TK 3 pada pukul 21.05 WIB dengan tujuan dari Jakarta menuju Istanbul kemudian ke New York.
“Yang bersangkutan diminta untuk dimasukkan dalam daftar pencegah atau dilarang oleh Direktorat Jenderal Imigrasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian,” ujarnya.

Artikel sebelumyaKapolri menggunakan kearifan lokal untuk mengajak warga Isoter Papua.
Artikel berikutnyaMenyaksikan aksi para pekerja asing yang membunuh buaya dan mengulitinya lalu memasak sup