Beranda Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa pelanggaran berat hak asasi...

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa pelanggaran berat hak asasi manusia tidak termasuk dalam Ranham.

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menjelaskan mengapa pemerintah tidak memasukkan dugaan pelanggaran berat hak asasi manusia dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Renham) 2021-2025.

“Kami memiliki Dewan HAM PBB, dan Indonesia diminta untuk bertanggung jawab atas bagaimana suatu negara atau pemerintah mengimplementasikan instrumen HAM,” kata Mualimin Abdi, Direktur Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM, saat dihubungi Jakarta. , Minggu.

Melihat hal tersebut, pemerintah Indonesia telah menyusun strategi dengan melepaskan Ranham generasi pertama pada tahun 1999 menjadi Ranham generasi kelima, yang dikeluarkan melalui Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2021.

Renham pada dasarnya adalah dokumen dinamis yang berfungsi sebagai panduan bagi kementerian dan lembaga. Ini dipantau di tingkat pusat, daerah, kabupaten dan kota.

“Yang jelas tujuannya adalah tanggung jawab pemerintah, sebagaimana tercantum dalam amanat konstitusi, untuk menghormati, melindungi, memajukan hak asasi manusia dan sebagainya,” kata Mualimin Abdi.

Khusus untuk Renham generasi kelima, pemerintah fokus pada penelitian agar tidak menyebar kemana-mana, termasuk bekerja dengan kelompok rentan.

Karena jika pemerintah tidak menetapkan tujuan yang tepat, dikhawatirkan implementasi Ranham 2021-2025 tidak berjalan efektif dan efisien.

“Jadi kami mempersempit generasi keempat dan kelima Ranham untuk fokus pada kelompok rentan, yang meliputi penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak dan masyarakat adat,” kata Mualimin.

Dia mencontohkan penekanan pada perlindungan perempuan yang masuk dalam lingkup Ranham 2021-2025. Hal ini dilatarbelakangi oleh banyaknya dugaan pelanggaran hak asasi perempuan dan memerlukan perhatian khusus.

Akibatnya, di banyak sektor, perempuan perlu terus memastikan bahwa hak asasi manusia dimajukan dan dilindungi agar tidak terjadi diskriminasi atau pelanggaran hak asasi manusia.

“Meskipun terus meningkat dari waktu ke waktu di Indonesia, namun perlu terus digalakkan perlindungan hak asasi perempuan,” ujarnya.

Artikel sebelumyaBNN Klaim Milenial Dominasi Pecandu Narkoba di Kendari
Artikel berikutnyaPengadilan menyatakan bahwa perlu tindakan nyata untuk beradaptasi dengan Society 5.0.