Beranda Warganet Bupati Bogor: Dewan Pengupahan Sepakat Tidak Naikkan CMB 2022

Bupati Bogor: Dewan Pengupahan Sepakat Tidak Naikkan CMB 2022

Dewan Pengupahan yang terdiri dari serikat pekerja dan organisasi pengusaha sepakat agar UMK tidak dinaikkan.

Kabupaten Bogor (ANTARA) – Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan Dewan Pengupahan Kabupaten Bogor, Jawa Barat telah menyepakati Upah Minimum Kabupaten (UMK) tidak akan naik pada 2022.

“Dewan Pengupahan yang mencakup serikat pekerja dan organisasi pengusaha sudah sepakat tidak akan ada kenaikan (UMK),” katanya, Rabu di Sibinong, Kabupaten Bogor.

Menurut dia, indikator CMB di wilayahnya saat ini cukup tinggi, yakni Rp 4,2 juta, lebih tinggi dari indikator CMB di wilayah kota Bogor yang diperkirakan mencapai Rp 4,1 juta. Pasalnya, dalam setahun terakhir laju bahan ajar di wilayah Kota Bogor juga tidak mengalami kenaikan.

“Memang awalnya ada permintaan kenaikan bahan ajar sebesar 3,7 persen,” kata Ade Yasin.

Namun, pemerintah Kabupaten Bogor (Pemkab) tidak menggelar rapat paripurna untuk membahas kenaikan CMB pada 2022, meski dijadwalkan 25 November 2021, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Pemerintah (PP) No. sebagai turunan dari Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja Nomor 11 Tahun 2020.

Sementara itu, Nanda Iskandar, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Bogor (Apindo), mengatakan sebagian besar pengusaha serius menaikkan upah karena situasi ekonomi saat ini belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi.

“Selain itu, kita harus konsisten dan tidak memihak melaksanakan PP No 36 Tahun 2021. Karena menyelamatkan industri juga menyelamatkan pekerja dan keluarganya,” jelas Iskandar.

Ia menyebutkan, sektor industri di Kabupaten Bogor sangat prihatin dengan pembatasan aktivitas masyarakat di masa pandemi COVID-19. Pasalnya, selama 2020 penjualan produk dalam dan luar negeri mengalami penurunan sekitar 50-70 persen.

Kemudian 80% perusahaan mencatat penurunan pendapatan, sehingga hal ini mempengaruhi aktivitas perusahaan. Akibatnya, 10.271 pekerja di-PHK dan 1966 pekerja lainnya di-PHK.

Iskandar menjelaskan, Apindo mengharapkan langkah-langkah bailout lain dari Pemkab Bogor, seperti pemotongan arus birokrasi untuk mempermudah investasi, penundaan pajak atau retribusi daerah.

Artikel sebelumyaKementerian Tenaga Kerja memperingatkan bahwa akan ada sanksi jika struktur dan skala upah tidak diterapkan.
Artikel berikutnyaBasarnas: dua orang hanyut arus di Colak Utara ditemukan tewas