Beranda Hukum BPK: Penyesuaian penyelenggaraan perjalanan dinas, harmonisasi aturan ASN

BPK: Penyesuaian penyelenggaraan perjalanan dinas, harmonisasi aturan ASN

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan pasca perubahan status kepegawaian menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), perlu disepakati aturan, salah satunya penyesuaian perjalanan dinas.

Pada tanggal 30 Juli 2021, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2020 perjalanan dinas dalam rangka Komisi Pemberantasan Korupsi. …

“Beberapa perubahan berdasarkan Perpima Nomor 6 Tahun 2021 antara lain ayat (1) Pasal 2A yang berbunyi:“ Panitia penyelenggara bertanggung jawab melakukan perjalanan dinas di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menghadiri rapat, seminar, dll. … “- kata sekretaris PKC. Jenderal Kahya Harefa pada konferensi pers di gedung PKC di Jakarta, disiarkan melalui akun Youtube PKC, Senin.

Selain itu, ia mengatakan ayat (2) Pasal 2A “Dalam hal panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengeluarkan biaya, biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi. , dengan mempertimbangkan tidak adanya pendanaan ganda”.

Kahya mengatakan penyesuaian itu berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri PNS, PNS, dan Pegawai Tidak Tetap.

Perjalanan bisnis dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip berikut. Pertama, selektif, yang ditujukan hanya untuk kepentingan dan prioritas yang sangat tinggi terkait dengan pemerintahan.

Kedua, ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan capaian kementerian/lembaga pemerintah. Ketiga, efisiensi penggunaan pengeluaran publik dan, keempat, tanggung jawab untuk mengeluarkan perintah perjalanan dinas dan memungut biaya perjalanan dinas.

Berdasarkan ayat (1) Pasal 11 PMK 113/PMK.05/2012 di atas, maka pembebanan biaya perjalanan dinas dalam rangka menghadiri rapat, seminar, dan lain-lain ditanggung oleh panitia penyelenggara, sehingga praktek ini mempunyai kekuatan hukum. di semua departemen,” kata Light.

Namun, lanjutnya, jika panitia tidak menutup biaya perjalanan dinasnya, biaya tersebut akan ditanggung oleh anggaran BPK, dengan mempertimbangkan tidak adanya pendanaan ganda dan mengutamakan efisiensi anggaran.

“Perlu diketahui juga bahwa dalam Ordonansi Komisi No. 7 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas berdasarkan Pasal 3 Pasal 3 PKC menyatakan:“ Dalam komponen biaya perjalanan dinas yang dibayarkan oleh pihak atau instansi lain, komponen biaya yang dikeluarkan tidak lagi masuk anggaran. komisi,” ujarnya.

Di sisi lain, ia mengatakan bahwa ketika bekerja sama dalam kementerian, lembaga atau antar ASN, PKC juga dapat menanggung biaya perjalanan dinas pihak terkait.

“Harus kami tegaskan, alokasi biaya perjalanan dinas kepada penyelenggara hanya berlaku antar kementerian, lembaga atau di dalam ASN. Ketentuan ini tidak berlaku untuk kerjasama dengan pihak swasta,” kata Kahya.

Selain itu, katanya, jika seorang pegawai PKC menjadi konsultan saat menjalankan tugas PKC, ia tidak diperbolehkan menerima royalti.

“Dengan demikian, berdasarkan Perpim, sistem perjalanan dinas PKC kini dapat memberikan atau ‘membagi’ pendanaan guna mendorong pelaksanaan kegiatan program, agar tidak mengganggu ketidaktersediaan anggaran di satu sisi. Padahal program tersebut sangat penting untuk berjalan secara optimal,” ujarnya.

Menurut dia, BPK juga mengingatkan bahwa biaya perjalanan dinas merupakan biaya operasional pelaksanaan kegiatan yang diatur dan memiliki standar nominal, bukan tip atau suap.

“Namun, untuk membiayai proses peninjauan guna mengantisipasi munculnya konflik kepentingan, PKC memutuskan bahwa semua tindakan ini akan tetap menggunakan anggaran PKC,” kata Kahya.

Artikel sebelumyaBupati Bogor minta Pik Pik ganti bendera putih jadi merah putih
Artikel berikutnyaSarmuji merekomendasikan beasiswa untuk anak-anak yang orang tuanya meninggal karena COVID-19