Beranda Hukum BPK Konfirmasi Kasus Bupati Hulu Sungai Uthar untuk Tender Proyek

BPK Konfirmasi Kasus Bupati Hulu Sungai Uthar untuk Tender Proyek

… terkait dugaan penyelenggaraan lelang rekrutmen dan permintaan kewajiban “biaya” …

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan Bupati Hulu Utara Sungai Abdul Wahid terkait dugaan kesepakatan lelang proyek di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (PURPP) Hulu Sungaya Utara. , Kalimantan Selatan.

Pada Jumat (1/10), PKC memeriksa Abdul Wahid sebagai saksi tersangka Pj Kepala Dinas Pekerjaan Umum pada Dinas PURPP Kabupaten (MK) Hulu Sungai Utara dan kawan-kawan dalam penyidikan kasus dugaan suap pembelian barang dan jasa dari Kabupaten Hulu Sungai. Utara 2021-2022.

“Yang bersangkutan hadir dan dibenarkan pengetahuannya, antara lain terkait dugaan penyelenggaraan lelang pekerjaan dan permintaan pembayaran kewajiban beberapa proyek di Dinas PUPRP di Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang dilakukan oleh tersangka MK dan pihak lainnya. pihak terkait, kata Pj Juru Bicara PKC Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Selain itu, kata dia, PKC juga membenarkan kepada Abdul Wahid bahwa ada barang bukti sejumlah uang yang ditemukan dan diperoleh saat penggeledahan oleh kelompok PKC beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, tim PKC menggeledah rumah dinas Bupati Hulu Sungai Utara pada Minggu (19 September) dan kantor Bupati Hulu Sungai Utara pada Selasa (21 September).

Selama pencarian, tim PKC menemukan dan mengamankan dokumen, uang dan barang elektronik.

Pada Kamis (16 September), PKC mengungkapkan nama tiga tersangka dalam kasus tersebut. Sebagai penerimanya, yakni Maliki (MK). Sedangkan sebagai donatur yaitu Marhaini (MRH) dari pihak swasta/Direktur CV Hanamas dan Fachriadi (FH) dari pihak swasta/Direktur CV Kalpataru.

Dalam pembangunan gedung tersebut, KPC menjelaskan bahwa Dinas PUPRP Kabupaten Hulu Sungaya Utara berencana untuk mengadakan lelang proyek irigasi yaitu rehabilitasi jaringan irigasi untuk Daerah Irigasi Rawa Kayaka (DIR), Desa Kayaka. , Kecamatan Amuntai Selatan. dengan Biaya Perkiraan Sendiri (HPS) Rp 1,9 miliar, dan rehabilitasi jaringan irigasi di DIR Banjang, Desa Karias Dalam, Kabupaten Banjang, dengan HPS Rp 1,5 miliar.

Sebelum lelang ditayangkan di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Maliki diduga memberikan persyaratan tender kepada Marhaini dan Fakhriadi sebagai calon pemenang dua proyek irigasi dengan kesepakatan komisi 15 persen.

Dalam penetapan pemenang tender Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR Kayakah, Desa Kayakah, Kecamatan Amuntai Selatan, CV Marhaini Hanamas dengan nilai kontrak sebesar Rs 1,9 miliar won dan Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR Banjang, Desa Karias Dalam, Banjang Kabupaten memenangkan CV Kalpataru milik Fachriadi dengan nilai kontrak INR 1,9 miliar.

Setelah semua administrasi kontrak karya selesai, diterbitkan surat perintah pembayaran uang muka, dimana Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mengeluarkan Surat Perintah Pencairan (SP2D) untuk pembayaran CV Hanamas. dan uang CV Kalpataru, yang dibawa kabur oleh Mujib sebagai pegawai tetap Marhaini dan Fachriadi.

Sebagian uang tersebut diduga ditransfer ke Maliki, yang ditransfer oleh Mujib sebesar Rp 170 juta dan uang tunai 175 juta.

Sebagai pemasok, Marhaini dan Fakhriadi diduga melanggar pasal 5 ayat (1), huruf a, pasal 5 (1), huruf b, atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. jo pasal 65 KUHP.

Sedangkan Maliki disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a), Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. jo pasal 64 UU Tipikor. KUHP Federasi Rusia jo Pasal 65 KUHP.

Artikel sebelumyaPunchak Bogor akan tetap beroperasi dalam mode ganjil genap hingga Kementerian Perhubungan mengeluarkan kebijakan.
Artikel berikutnyaPeneliti BRIN: Angke dan Ancol tercemar parasetamol