Beranda Warganet BNPB: Markas Daerah Sumatera untuk Penanggulangan Bencana yang Efektif

BNPB: Markas Daerah Sumatera untuk Penanggulangan Bencana yang Efektif

dukungan tambahan diperlukan, baik anggaran maupun personel

Jakarta (ANTARA) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengatakan perubahan dari UPT BNPB Padang menjadi BNPB Pusat Regional di Sumatera bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penanganan darurat, khususnya di Sumatera.

Menurut Sekretaris Utama BNPB Lilik Kurniavan, manajemen darurat yang efektif dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu waktu proses dan anggaran yang dibutuhkan.

“Diharapkan dengan adanya BNPB Center ini dapat meningkatkan kapasitas dan dukungan multistakeholder sehingga dapat menekan anggaran dan runtime,” kata Lilik dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu malam.

Menurut Lilik, Pulau Sumatera merupakan wilayah dengan tingkat ancaman dan risiko bencana alam yang tinggi. Untuk itu, dukungan kelembagaan, infrastruktur, dan peralatan logistik perlu diperkuat agar masalah “supermarket” bencana dapat diubah menjadi “laboratorium” yang menghasilkan kesimpulan dan pelajaran tentang penanggulangan bencana terpadu.

Lilik didampingi Ketua dan Anggota Komisi VIII DPR RI, serta Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, dalam peninjauan UPT BNPB yang diproyeksikan nantinya menjadi BNPB Pusat Regional Sumatera.

Lilik juga menambahkan bahwa Balai Besar merupakan strategi dekonsentrasi yang efektif untuk secara cepat dan akurat memberikan layanan dukungan yang kritis dan mendesak ke daerah saat dibutuhkan.

Ketua Komisi VIII DNR RI, Yandri Susanto, menyampaikan terima kasih kepada timnya dan mendukung penuh rencana “menaikkan rating” UPT tersebut.

“Kami dan tim mendukung penuh rencana UPT BNPB untuk bisa pindah ke ruang kelas dan menjadi pusat penanggulangan bencana regional untuk Sumatera,” kata Yandri.

Yandri mengatakan, transformasi UPT menjadi Balai Besar membutuhkan dukungan penuh baik dari sisi anggaran maupun sumber daya manusia dari seluruh pemangku kepentingan.

“Fasilitas yang ada saat ini memenuhi persyaratan, namun dengan adanya peningkatan tersebut, diperlukan dukungan tambahan, baik dari sisi anggaran maupun sumber daya manusia dari pihak terkait,” kata Yandri.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengumumkan akan menyediakan lahan untuk perluasan kawasan UPT BNPB yang akan diubah statusnya menjadi Balai Besar.

“Kami akan siapkan lahan yang nantinya bisa digunakan untuk memperluas wilayah sehingga fasilitas penting dan penunjang lainnya yang saat ini belum ada bisa dibangun,” kata Mahyeldi.

Nantinya, aula besar itu akan melayani empat fungsi: kantor, kemudian gudang logistik untuk wilayah Sumatera, dan juga tempat Diklat BNPB.

Sekretaris Utama BNPB yang didampingi Direktur Eksekutif BPBD Sumbar juga berkesempatan mendampingi jajaran anggota Komisi VIII berkeliling ke fasilitas yang dimiliki UPT BNPB saat ini. Ada beberapa fasilitas yang bisa digunakan saat ini, seperti gudang logistik, ruang konferensi, asrama atau wisma, kantin, dan Operations Control Center.

Komisaris VIII John Kenedy yang juga hadir dalam kunjungan tersebut menambahkan, jika nantinya menjadi hall yang besar, maka harus ada SDM yang bisa mengelola fasilitas secara umum dan khususnya, serta logistik.

“Bila peralatan yang diperlukan sudah tersedia, maka harus ada sumber daya manusia untuk mengoperasikannya. Jangan sampai rusak dengan sia-sia dan tidak bisa digunakan saat dibutuhkan,” kata John.

Kunjungan tersebut juga dihadiri Wali Kota Padanga Hendri Sapta, Komisioner VIII DPR RI Nasril Bahar, Ina Ammaniya dan Kepala Biro Hukum BNPB Zaherman Muabezi.

Sekretaris BNPB Lilik Kurniawan didampingi Ketua dan anggota Komisi VIII DPR RI membahas UPT Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang akan dijadikan BNPB Regional Center di Padang, Sumatera Barat, Rabu (9 Agustus / 2021). ANTARA / HO-BNPB

Artikel sebelumyaAudio Sentuh 3D tunggal "New York jam 2 pagi" Dhira Bongs
Artikel berikutnyaPencegahan COVID-19 di wilayah penyelenggara PON XX