Beranda Warganet BKKBN DIY melakukan tindakan gizi untuk mencegah stunting selama pandemi.

BKKBN DIY melakukan tindakan gizi untuk mencegah stunting selama pandemi.

Sleman (ANTARA) – Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta mengatakan pandemi COVID-19 kembali meningkatkan prevalensi stunting, sehingga dilakukan upaya pencegahan melalui intervensi gizi dan gizi khusus. untuk hamil.

“Prevalensi balita stunting di kalangan rumah tangga adalah 12,37 persen pada 2018, naik dari 10,69 persen pada 2019,” kata Plh. Perwakilan BKKBN DIY Rodhiana Sumariati menghadiri Konferensi Sosialisasi Advokasi KIE Kencana Bangga Bersama Mitra di Kabupaten Sleman di Pendopo, Desa Condong Catur, Senin.

Menurutnya, meski jumlahnya keterbelakangan pertumbuhan Tingkat DIY rendah dan di bawah rata-rata nasional, tetapi pemerintah daerah berusaha untuk mempercepat penurunan ini dengan berbagai cara. Apalagi saat ini sedang ada masalah pandemi yang bisa kembali menambah jumlah kasus penyakit tersebut keterbelakangan pertumbuhan

“Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah tindakan gizi khusus dan tindakan gizi halus untuk membantu ibu hamil, bayi dan remaja putri,” katanya.

Dia mengatakan intervensi gizi khusus termasuk memberikan makanan pendamping (PMT) kepada ibu hamil untuk mencegah defisit energi kronis.

“Ibu hamil dengan anemia juga akan menerima pil suplemen darah. Selain itu, upaya konsumsi garam beryodium, suplemen seng, vitamin A, imunisasi dasar lengkap balita, penggunaan obat cacing, penanggulangan gizi buruk, dan lainnya terus dilakukan upaya,” ujarnya. dikatakan.

Rodhiana mengatakan, selain melakukan upaya langsung untuk mencapai tujuan, langkah-langkah gizi sensitif juga telah dilakukan dalam bentuk air bersih dan sanitasi, akses ke layanan kesehatan dan keluarga berencana, asuransi kesehatan, pendidikan kesehatan, dan sebagainya.

“Upaya-upaya tersebut di atas membutuhkan konvergensi multisektoral. Setiap orang harus berkolaborasi mulai dari perencanaan, penganggaran, mobilisasi, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian. BKKBN yang ditunjuk sebagai koordinator pelaksana lapangan tidak bisa bekerja sendiri,” ujarnya.

Di lapangan, BKKBN melaksanakan Program Bina Keluarga Balita (BKB) dan memberikan akses pelayanan KB. Salah satu faktor tekanan adalah pola asuh selama 1000 hari pertama kehidupan (HPK).

“Dalam program Parenting HPK 1000, BKKBN melakukan tugas pemberdayaan keluarga (sensitif intervensi) melalui Parenting HPK 1000, yaitu pengasuhan yang berlangsung selama kehamilan sampai anak berusia 2 (dua) tahun.” ,- ujarnya.

Kegiatan BKKBN (Sensitive Intervention) direncanakan secara khusus dan terintegrasi dengan intervensi khusus, dan dampaknya diharapkan peka terhadap keamanan proses tumbuh kembang Peduli 1000 HPK.

“Dampak kumulatif dari intervensi spesifik dan sensitif diharapkan bersifat jangka panjang dan jangka panjang,” katanya.

Komisioner IX DPR RI Sukamto menyepakati perlunya sinergi antar sektor untuk mencapai tujuan percepatan perampingan. keterbelakangan pertumbuhan hingga 14 persen pada tahun 2024.

Semua terlibat, misalnya Kementerian Sosial dalam pelaksanaan dan pengawasan program bansos bagi keluarga berpenghasilan rendah agar tetap bisa menyediakan makan keluarga.

“Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat banyak yang harus dilakukan untuk memastikan ketersediaan air minum dan sanitasi yang layak, apalagi Kementerian Kesehatan memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan,” katanya.

Bahkan Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Komunikasi dan Informatika, Badan POM juga terlibat.

“Kementerian Agama bisa melatih calon pengantin untuk memahami bagaimana mencegah keterbelakangan pertumbuhan… Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menangani pendidikan pra-sekolah. Jadi konvergensi ini menjadi kunci pencapaian tujuan pengurangan stunting,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 untuk mempercepat resesi. keterbelakangan pertumbuhan merupakan penegasan dan instruksi kepada kementerian, pemerintah provinsi, desa untuk turun tangan secara komprehensif*.

Komisioner IX DPR RI Sukamto saat sosialisasi KIE Proud Kencana bersama mitra cegah peningkatan stunting di Rumah Desa Condong Catur, Senin 11 Oktober 2021. Foto oleh ANTARA / Victorianus Sat Pranyoto

Artikel sebelumyaKetua MPR: Kerja Sama AUKUS Jangan Menaikkan Ketegangan
Artikel berikutnyaGubernur Jawa Timur Hofifah Kunjungi Makam Bung Karno