Beranda Hukum Bamset menilai polisi sebagai institusi yang dipercaya masyarakat.

Bamset menilai polisi sebagai institusi yang dipercaya masyarakat.

Prestasi Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Paul Listio Sigit Prabowo patut kita syukuri.

Jakarta (ANTARA) – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang kerap disapa Bamset memuji keberhasilan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi lembaga yang dipercaya publik berdasarkan hasil Kebijakan Politik Indonesia. Ikhtisar indikator.

“Pencapaian Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Paul Listio Sigit Prabowo patut kita syukuri,” kata Bamset dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Menurut survei indikator politik Indonesia, 80,2 persen masyarakat Indonesia percaya pada kinerja Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Listio Sigit Prabovo.

Sejak dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada 27 Januari 2021, Jenderal Paul Listio Sigit Prabowo terus melakukan terobosan dalam profesionalisasi Polri. Hal itu dilakukan dengan menerapkan konsep transformasi agar Polri dapat diprediksi, responsif, transparan, dan adil (presisi).

Ketua DPR RI ke-20 ini mengatakan, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri yang mencapai 80,2 persen merupakan pencapaian tertinggi Polri dalam 10 tahun terakhir. Kajian Indikator Politik Indonesia akan dilakukan tatap muka mulai 2-6 November 2021.

Metodologi survei adalah sampel acak bertingkat dengan jumlah responden sampai dengan tahun 2020. Margin kesalahan survei sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Dilihat dari datanya, dari 2014 hingga 2021, tren kepercayaan masyarakat terhadap Polri cenderung meningkat. Pada tahun 2014, kepercayaan masyarakat terhadap Polri sebesar 57,5 ​​persen, tahun 2015 – 68,6 persen, tahun 2016 – 73,2 persen, dan tahun 2017 – 76,5 persen. Kemudian tahun 2018 sebesar 79,8 persen, tahun 2019 – 80 persen, tahun 2020 – 72 persen, dan terakhir tahun 2021 mencapai 80,2 persen.

Dalam penilaian Bamsot, keberhasilan Polri mendapatkan kepercayaan masyarakat tidak lepas dari keberanian Kapolri untuk menindak tegas aparat kepolisian yang melakukan pelanggaran. Termasuk di antaranya relokasi 57 staf Komisi Pemberantasan Korupsi (PKT) yang tidak lulus Tes THT menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Polri.

“Selama delapan tahun berturut-turut Polri mampu menjalankan tertib administrasi dan anggaran dalam pengelolaan uang rakyat,” kata Bamset.

Ketua Umum Ikatan Pengendara Sepeda Motor Indonesia (IMI) menambahkan, Polri juga semakin mendorong kemajuan teknologi. Misalnya, layanan penerbitan atau perpanjangan SIM secara online melalui aplikasi SINAR.

Tak hanya itu, ada pula pengajuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) online atau aplikasi Surat Pemberitahuan Pemeriksaan (SP2HP) online.

“Kemampuan manajemen lalu lintas elektronik (e-TLE) juga terus berkembang,” katanya.

Setidaknya hingga akhir Maret 2021, 244 kamera untuk e-ticket telah disiagakan di 12 Polda. Pada tahap selanjutnya, Polri akan menambah titik e-TLE di 13 Polda lainnya. Penggunaan tiket elektronik diyakini dapat menertibkan administrasi.

Artikel sebelumyaAda 10 Tren Lapangan Kerja Baru, Menkominfo Dorong STMM Kembangkan Kolaborasi Global
Artikel berikutnyaKLHK Telusuri Lahan Hutan untuk Relokasi Warga Terdampak Bendungan Bagong