Beranda Hukum Bambang Vijohanto: Unsur Korupsi dalam Surat Gubernur Sumbar Untuk Ditelaah

Bambang Vijohanto: Unsur Korupsi dalam Surat Gubernur Sumbar Untuk Ditelaah

Padang (ANTARA). Praktisi pengacara Bambang Vijojanto mengatakan, korupsi dalam surat permohonan sponsor penerbitan buku profil Sumbar (Sumatera Barat) yang menggunakan kop surat dan ditandatangani Gubernur Mahyeldi itu masih perlu diselidiki.

“Pertanyaan apakah surat itu mengandung unsur korupsi terkait Pasal 12 huruf e UU Tipikor. Untuk menjawabnya perlu mengajukan beberapa pertanyaan yang perlu dibahas,” ujarnya saat dihubungi Padang: Sabtu.

Pasal 12 huruf e UU Tipikor menyatakan bahwa “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud untuk secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberi, membayar atau menerima potongan harga atau melakukan sesuatu. sesuatu untuk dirimu sendiri.”

Menurut mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi itu, jika melihat keluarnya surat profil dan potensi Sumbar, pertanyaan yang harus diajukan apakah surat itu untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain.

“Karena surat itu untuk kepentingan pembangunan dan kemaslahatan Sumbar,” ujarnya.

Kemudian, jika melihat modus operandinya, yakni surat dan isinya, perlu dipertanyakan apakah pemerintah daerah memiliki kantor gubernur atau peraturan yang dilanggar terkait ekstradisi. surat.

“Hal ini perlu diverifikasi karena surat tersebut telah dikaji dan disusun terlebih dahulu oleh JPC, yang juga disetujui oleh Sekda,” ujarnya.

Sehingga, menurut dia, sulit untuk menjelaskan pertanyaan apakah ada unsur yang bertentangan dengan undang-undang, atau tuduhan penyalahgunaan kekuasaan dan kepentingan orang-orang yang menandatangani surat tersebut.

Selain itu, ia melihat akhir dari tujuan surat berupa permintaan proposal, di mana ia mengharapkan kesediaannya untuk berpartisipasi dan berkontribusi mensponsori persiapan dan penerbitan buku.

“Dengan demikian dapat dibuktikan dan dilihat adanya unsur paksaan dari pihak penulis terhadap isi surat tersebut,” ujarnya.

Sebelumnya, Polres Padang menangkap lima orang yang mengedarkan surat permohonan sponsorship penerbitan profil dan buku potensi Sumbar yang ditandatangani Gubernur Sumbar Mahyeldi.

Kasatreskrim Polresta Padang, Kompol Rico Fernanda mengatakan kelima tahanan tersebut bukan perwakilan Pemprov Sumbar, yang kemudian bertindak sebagai saksi.

Rico mengatakan, sejauh ini pihaknya telah memeriksa 10 orang saksi dari pemerintah provinsi (Bapeda), dilaporkan lima orang dan lainnya.

Selain itu, polisi juga menerima ratusan surat yang rencananya akan dikirimkan ke berbagai instansi atau lembaga di daerah tersebut.

Surat tertanggal 12 Mei 2021 bernomor 005/3904/V/Bappeda-2021, dengan pokok bahasan publikasi profil dan potensi provinsi Sumatera Barat.

Surat yang ditandatangani Gubernur Mahyeldi itu digunakan lima orang untuk meminta uang ke sejumlah pihak.

Dalam surat tersebut disebutkan bahwa penerima surat turut serta dan berkontribusi dalam mensponsori penyusunan dan penerbitan buku profil “Sumatera Barat” Provinsi Sipil, Unggul dan Berkelanjutan “dalam bahasa Indonesia, Inggris dan Arab, serta soft copy.”

Surat itu menjadi kontroversial karena seorang warga setempat melaporkannya ke polisi dan menemukan keanehan.

Aneh bagi warga, surat yang ditandatangani gubernur itu dibagikan oleh orang-orang yang bukan pegawai, dan uang sponsornya dipindahkan ke rekening pribadi, bukan rekening daerah atau resmi.

Usai laporan ini, dilakukan penggeledahan dan diamankan lima orang beserta surat-surat yang dibawanya.

Sejauh ini, penyidik ​​Kepolisian Resor (Polresta) Kota Padang belum menentukan status permintaan sponsor melalui surat yang ditandatangani Gubernur Sumbar Mahyeldi.

Artikel sebelumya4.000 paket obat-obatan dengan bantuan Panglima TNI tiba di Belitung
Artikel berikutnya85,1% wilayah Indonesia jatuh pada musim kemarau.