Beranda News B.K. DNRD Solok merekomendasikan untuk mencopot Dodi Hendra dari jabatan ketua...

B.K. DNRD Solok merekomendasikan untuk mencopot Dodi Hendra dari jabatan ketua DNRD

Dasar putusan MK adalah terkumpulnya bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh Dodi Hendra.

Solok (ANTARA) – Dewan Kehormatan (BC) DPRD Kabupaten Soloka, Sumatera Barat (Sumatera Barat) menjatuhkan sanksi dengan merekomendasikan pemecatan Dodi Hendra dari Fraksi Gerindra sebagai ketua DPRD Kabupaten Soloka periode 2019 -2024.

“Sanksi tersebut berdasarkan Pasal 20 DPRD Kabupaten Solok #2 Tahun 2019 tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Solok,” kata Diane Angrani, Wakil Ketua BK DPRD Kabupaten Solok, di Arosuka, Jumat.

Ia mengatakan, setelah memeriksa keterangan Pemohon atau Pemohon, serta para saksi yang memeriksa bukti dan keterangan, ditetapkan bahwa Dodi Hendra tidak memenuhi kewajibannya.

Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 373 jo ayat 1 Pasal 401 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perwakilan, sebagaimana telah diubah. UU No. 42 Tahun 2014 dan tindakannya mengandung pelanggaran hukum.

“Dasar keputusan BC adalah bukti-bukti yang dikumpulkan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Dodi Hendra dan sanksi yang diterapkan sesuai dengan aturan,” katanya.

Menurut dia, pelanggaran yang dilakukan Dodi Hendra adalah melalaikan tugas. “Anggota pengurus wajib menaati kewajiban dan larangan, salah satunya ketaatan terhadap norma dan etika sebagai anggota pengurus. Namun, Dodi Hendra menyalahgunakan kekuasaannya,” ujarnya lagi.

SM “DNRD Kabupaten Solok” menerima dua pengaduan, yaitu pengaduan dari internal dan eksternal DPR.

“Berdasarkan hasil audit BC, semua pengaduan sesuai dengan bukti,” ujarnya.

Selain itu, keputusan tersebut juga didasarkan pada mosi tidak percaya yang ditandatangani sejumlah anggota dewan terhadap ketua DPRD Kabupaten Soloki dari enam fraksi.

Diane mengatakan, sebelumnya proposal ini ditandatangani oleh 27 anggota dewan, termasuk perwakilan dari Fraksi Gerindra. Namun kini berkurang menjadi 22, karena Fraksi Gerindr mencabut suratnya, menyisakan lima fraksi, yakni PKS, PAN, Demokrat, Golkar, dan PDIP.

Menurut dia, hasil putusan BC itu adalah keputusan dari pimpinan tinggi DNRD daerah, yang akan disampaikan Bupati Soloka kepada Gubernur Sumbar, kemudian dilakukan penilaian berdasarkan fakta yang ada. persidangan dan pembuktian dengan waktu proses sekitar 30 hari.

Selain itu, ia mengatakan Dodi Hendra saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Soloka hingga keputusan untuk mundur dari jabatannya sebagai Ketua dibuat oleh Gubernur Sumbar.

“Keputusan ini mulai berlaku sejak diadopsi pada Rabu (18 Agustus), dan ditandatangani oleh Dewan Kehormatan DNRD Kabupaten Soloksky,” ulangnya.

Sebelumnya sempat terjadi kericuhan dalam rapat paripurna DNRD Solokskaya terkait pimpinan DNRD setempat yang diwawancarai anggotanya.

Artikel sebelumyaPemkot Palu kembali perkenalkan karantina di dua permukiman bertipe urban
Artikel berikutnyaPanglima TNI mengatakan evakuasi WNI dari Afghanistan tidak mudah