Beranda News Anggota DPR: Superapp Cares for Protect harus memastikan aspek keamanan

Anggota DPR: Superapp Cares for Protect harus memastikan aspek keamanan

Hampir semua warga negara memiliki hak yang sama untuk bepergian.

Jakarta (ANTARA) – Komisioner I DPR RI Sukamta menilai rencana pemerintah menjadikan aplikasi PeduliLindung menjadi aplikasi super (aplikasi super) yang menyertakan fitur pembayaran digital perlu menjaga keamanan data bagi penggunanya.

“Pemerintah harus memastikan dan menjamin aspek keamanan lain di luar fitur seperti ketahanan yang kuat dari aplikasi yang tidak mudah diretas dan keamanan data pribadi. Jangan bicara tentang menambahkan fitur ke aplikasi super jika keamanan data pengguna tidak mencukupi,” kata Sukamta dalam keterangannya, Minggu di Jakarta.

Menurut dia, pemerintah harus belajar dari pengalaman kebocoran data aplikasi e-hac dan sering terjadi kebocoran data pribadi.

Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa negara harus menjamin aspek keamanan, karena masyarakat sebagai warga negara berhak atas perlindungan dari negara.

“Seharusnya tidak ada lagi pelanggaran data dan sikap manajerial yang seolah-olah mengalihkan tanggung jawab satu sama lain, yang mengakibatkan cedera dan hilangnya warga negara,” katanya.

Sukamta melihat perlunya penyempurnaan aplikasi PeduliLindung karena masih terdapat ketidakstabilan dalam aplikasi dan kesulitan dalam mengimplementasikannya di lapangan.

Hal ini, kata dia, dikuatkan dengan banyaknya keluhan warga bahwa tidak semua warga memiliki smartphone, sehingga harus dicarikan solusinya.

“Bukan hanya karena seseorang tidak memiliki smartphone, tetapi juga mencegah warga melakukan aktivitasnya. Negara perlu membantu warga yang tidak bisa menggunakannya. smartphone karena masalah ini,” katanya.

Menurut dia, sebaiknya vendor mengevaluasi dan membuat aplikasi PeduliLindung yang nyaman dan efektif. nyaman, bahkan tidak mengganggu pengguna.

Dia menekankan bahwa hampir semua warga negara memiliki hak yang sama untuk bergerak.

Selain itu, Sukamta juga menyoroti kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM dengan menelusuri mobilitas masing-masing komunitas.

“Kalau ini dilakukan demi memerangi pandemi, misalnya sebagai syarat bepergian, masih bisa dimaklumi, tapi dengan banyak catatan. Namun, jika ini dilakukan untuk kepentingan bisnis dengan mengorbankan hak asasi warga negara, itu harus dipertimbangkan, ”katanya.

Artikel sebelumyaKolaborasi Pimpinan MPR-ESQ Siapkan Empat Pilar
Artikel berikutnyaPemerintah daerah diminta untuk aktif mempromosikan pentingnya vaksin dengan partisipasi para pemimpin