Beranda News Anggota DPR: RUU EBTKE bisa kurangi emisi karbon

Anggota DPR: RUU EBTKE bisa kurangi emisi karbon

Saya menganggap RUU EBTKE untuk mengurangi emisi karbon dioksida.

Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Dia Roro Esti menilai ketentuan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) dapat mengurangi emisi karbon sehingga perlu digalakkan dan segera dilaksanakan.

“Saya yakin RUU EBTKE bertujuan untuk mengurangi emisi karbon, itu akan didorong, dan itu akan menjadi ‘pekerjaan rumah’ bersama untuk mengawasinya. Kita harus bersatu antar faksi, tidak lagi melihat warna, tapi bagaimana kita bisa bekerja sama untuk melaksanakan kebijakan bagi bangsa Indonesia. “Kata Roro Diah di Jakarta, Rabu, dalam diskusi kelompok fokus “Indonesia Menuju Nol Emisi 2060” yang diselenggarakan oleh Pandawa Nusantara di Hotel Sultan secara online.

Roro Dia mengatakan pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan (EBT) diyakini dapat menciptakan banyak lapangan kerja di Indonesia.

Selain itu, kata dia, jika dibarengi dengan sistem pembangunan rendah karbon maka akan menurunkan emisi karbon sehingga target Zero Emissions (NZE) 2060 dapat terpenuhi dengan hasil pertemuan Climate Change Summit (COP) 26 di Glasgow, Skotlandia, beberapa waktu lalu.

“Ketika kami menerapkan sistem pembangunan rendah karbon ini, kami memiliki potensi untuk mengurangi emisi sebesar 43 persen pada tahun 2030. Kita juga bisa menciptakan 23 juta pekerjaan yang lebih hijau dan lebih baik,” ujarnya.

Roro mengatakan penggunaan EBT juga dapat menyelamatkan hingga 40.000 jiwa per tahun karena dapat mengurangi polusi udara dan air.

Dia memperkirakan pencemaran yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia, bisa menurunkan produktivitas negara dan akan sulit mencapai Indonesia Emas 2045.

Roro mengatakan komitmen besar harus dilaksanakan secara bertahap atau melalui masa transisi, tidak bisa langsung dipenuhi. Roro juga meyakini perubahan tersebut akan memberikan multiplier effect yang positif.

“Perubahan membutuhkan kemauan politik atau ‘political will’, kemauan para politisi. Kami menyusun bentuk yang paling optimal dan sepakat untuk mendorong transisi energi di Indonesia,” ujarnya lagi.

Oleh karena itu, Roro menegaskan perlu mendorong dan mengimplementasikan RUU EBTKE di DPR RI.

Dalam diskusi tersebut, Mamit Setiawan sependapat dengan Roro terkait penggunaan EBT. Namun, dia mengingatkan, harga EBT masih sangat tinggi dibandingkan energi fosil.

“Kita sepakat bahwa transisi energi ini memang harus dan merupakan keniscayaan, namun jangan sampai transisi energi membebani negara dan tentunya membebani masyarakat. Pilihannya ada dua, dinaikkan harga atau pemerintah memberikan subsidi karena harga energi ini masih tinggi,” ujarnya.

Mamit mendukung penggunaan EBT ke depan yang harus didorong saat ini karena merupakan implementasi pembahasan RUU EBTKE di DPR RI.

Menurutnya, dengan adanya UU EBT akan ada kepastian hukum, investasi akan tumbuh, karena PLN dan Pertamina tidak bisa bekerja sendiri tanpa investasi, karena biaya yang dibutuhkan sangat tinggi.

Artikel sebelumyaLPSK membawahi tanggung jawab pemberian status JC pada Hari Pemberantasan Korupsi
Artikel berikutnyaSaid Akil siap mencalonkan diri lagi sebagai calon ketua umum PBNU