Beranda News Anggota DPR minta hitung ulang anggaran prapemilu 2024

Anggota DPR minta hitung ulang anggaran prapemilu 2024

Penghargaan untuk PPK, PPS dan KPPS ditawarkan sesuai UMR masing-masing kabupaten/kota.

Jakarta (ANTARA) – Guspardi Gaus, Komisioner II DPR RI, meminta penghitungan ulang anggaran pemilu 2024 yang diajukan Komisi Pemilihan Umum (CPU) sebesar Rp 86,2 triliun, karena harus mengedepankan prinsip efisiensi. …

“Anggaran yang diusulkan oleh CPU akan dihitung ulang karena efisiensi adalah suatu keharusan. Pada dasarnya anggaran harus rasional, kedua harus objektif, dan ketiga harus efisien dan efektif,” kata Gupardi dalam keterangannya di Jakarta. , Selasa.

Gupardi mengatakan anggaran untuk Pilkada 2024 naik lebih dari tiga kali lipat dari Pilkada 2019 karena tiga faktor, yakni upah penyelenggara pemilu, infrastruktur kantor, dan operasional kendaraan.

Dia menjelaskan, anggaran untuk Pilkada 2014 sekitar Rp 16 triliun, Pemilu 2019 sekitar Rp 27 triliun, dan usulan anggaran untuk Pilkada 2024 sekitar Rp 86,2 triliun.

“Anggaran yang diusulkan untuk Pilkada 2024 merupakan peningkatan tiga kali lipat. CPU harus kreatif dan inovatif dalam penganggaran,” ujarnya.

Guspardi juga meminta KPU menunjukkan kepekaan terhadap kondisi pandemi COVID-19 dan kondisi ekonomi yang belum pulih, yang juga harus menjadi pertimbangan KPU saat mengajukan anggaran untuk Pilkada serentak 2024.

Menurut dia, beberapa hari lalu saat diskusi, ketua KPPU mengatakan 70 persen dari total anggaran yang diusulkan diarahkan untuk pembayaran iuran.

“Kalau dihitung, berarti Rp 60 triliun hanya digunakan untuk pembayaran royalti. Karena CPU menawarkan fee kepada pegawai instansi tersebut,” ujarnya. AD hoc sesuai dengan upah minimum regional (MRZ) di daerah masing-masing,” ujarnya.

Ia mengatakan, iuran Komisi Pemilihan Umum (PPK), Komisi Pemilihan Umum (PPS) dan Kelompok Pemungutan Suara (KPPS) diusulkan dinaikkan sejalan dengan Upah Minimum Daerah (UMR) Kabupaten/Kota. khawatir.

Guspardi menjelaskan, usulan kenaikan anggaran KPU untuk pemilihan umum 2024 juga berlaku untuk pengadaan infrastruktur perkantoran senilai sekitar Rp 3,2 triliun.

“Namun, CPU sebenarnya tidak perlu membangun kantor baru, bisa menggunakan gedung dan/atau gudang yang tidak digunakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan provinsi,” katanya.

Menurutnya, mengapa CPU tidak beralih ke Menteri Dalam Negeri yang merupakan pelatih kepala daerah, sebagai perantara berkomunikasi dengan kepala daerah, sehingga pembelian kantor bisa disewa dari para kepala daerah.

Selain itu, kata Guspardi, pemberian mobilitas sekitar Rp 287 miliar itu tidak sedikit, jadi kenapa tidak menggunakan cara lain atau menggunakan kendaraan yang sudah ada.

Ia mengatakan Komisi II DPR akan segera sepakat dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk membahas lebih lanjut anggaran untuk pemilu 2024.

Artikel sebelumyaBagaimana PDDI Kota Malang menghilangkan masalah jual beli darah
Artikel berikutnya300 petugas kesehatan di Surabaya bantu percepatan vaksinasi di Sidoarjo