Beranda News Anggota DPR memuji sikap Kapolri terhadap tes TWK bagi pegawai KPK

Anggota DPR memuji sikap Kapolri terhadap tes TWK bagi pegawai KPK

Jakarta (ANTARA) – Komisioner III DPR RI Arsul Sani memuji sikap Kapolri Jenderal Paul Listio Sigit Prabowo yang menyatakan niatnya merekrut perwira PKC yang tidak lolos Tes Kepahaman Nasional (TWK). ) menjadi ASN Polri.

“Kami mengapresiasi langkah yang dilakukan Kapolri, tidak hanya sebagai bentuk apresiasi terhadap sumber daya manusia (SDM) PKC karena tidak memenuhi persyaratan TWK, tetapi juga dari sisi kemanusiaan yaitu melindungi hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak,” kata Arsul di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan, langkah Kapolri yang disetujui Presiden untuk merekrut 56 perwira PKT menjadi pegawai ASN Polri, harus dilihat dengan bias yang baik atau husnudzon.

Jika Anda tidak menggunakan lensa prasangka yang baik, katanya, sudut pandang dan analisis yang keluar dapat berubah, terutama jika Anda memulai dengan bias paradigma teori konspirasi.

“Tentu saja, dalam demokrasi, tidak ada larangan untuk melihat langkah-langkah yang diambil Kapolri dari sudut pandang yang berbeda,” katanya.

Namun, dia mengingatkan, tindakan Kapolri tidak boleh dihalangi oleh kementerian/lembaga (K/L) yang menangani ASN atau kepegawaian.

Ia mengatakan, melihat sikap K/L terhadap ASN KPK, sepertinya 56 pegawai KPK yang gagal tes TWK bukanlah orang yang pemahaman kebangsaannya bisa ditingkatkan.

“Kalau Kapolri kemudian membuka pintu adopsi, pertanyaannya tetap apakah kementerian/lembaga terkait tidak akan menjadi batu sandungan atau batu sandungan,” katanya.

Arsul menjelaskan, atas arahan Presiden Jokowi, disebutkan bahwa KPK dan K/L telah meminta solusi yang baik untuk masalah uji TWK, tetapi ternyata tidak bisa diselesaikan.

Menurutnya, Kapolrilah yang berinisiatif mengusulkan bentuk penyelesaian yang baik, sehingga siapa pun yang bisa menerjemahkan pesan Presiden Jokovi menjadi Kapolri.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Paul Listio Sigit Prabovo menyampaikan keinginannya untuk memanggil kembali 56 perwira PKC yang tidak lulus Tes Pemahaman Nasional (TWK) sebagai ASN Polri untuk memperkuat Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Ditpikor) Polri. Departemen Investigasi. …

Dalam jumpa pers persiapan pembukaan PON XX Papua di Papua, Selasa, Sigit mengatakan telah menyampaikan niatnya kepada Presiden Joko Widodo dan mendapat persetujuan.

“Ini bisa menjadi rekan yang menerima informasi. Lebih baik saya jelaskan, Jumat pekan lalu saya mengirim surat kepada presiden untuk memenuhi kebutuhan Polri terkait perkembangan tugas di Direktorat Reserse Kriminal Polri, khususnya di Ditpikor,” ujarnya. Sigit menghadiri konferensi pers persiapan PON XX di Papua, yang disiarkan oleh Departemen Humas Polri pada Selasa (28 September).

Ada tugas tambahan terkait upaya pencegahan dan upaya lain yang harus dilakukan Polri dalam mengawal program pencegahan COVID-19, serta pemulihan ekonomi nasional dan langkah strategis lainnya, kata Sigit.

“Makanya kami berkirim surat kepada Presiden meminta agar dia mengidentifikasi 56 orang yang lolos tes TWK tapi tidak lolos tes dan tidak ditugaskan ASB KPK agar nanti bisa kami tarik dan rekrut mereka sebagai Polri. ASN,” ujarnya. Sigit.

Sigit mengatakan, permintaan tersebut mendapat respon positif dari Presiden yang mengirimkan surat tanggapan melalui Sekretaris Negara (Sesneg) yang diterima pada 27 September 2021.

Artikel sebelumyaMenkes meminta daerah sekitar Solo segera meningkatkan kemajuan vaksinasi.
Artikel berikutnyaKelompok sasaran: Jumlah kematian tertinggi di Bangk karena COVID-19 di Babel