Beranda News Anggota DPR meminta semua pihak menghormati proses pemilihan anggota BPK.

Anggota DPR meminta semua pihak menghormati proses pemilihan anggota BPK.

Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XI DPR RI Vera Febianti meminta semua pihak menghormati proses seleksi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), karena Komisi XI DPR telah mengidentifikasi 16 nama yang akan dipilih. memenuhi persyaratan. dan tes yang benar.

“Secara total, dalam rapat internal Komisi XI DPR pada 24 Juni lalu, ditetapkan 16 nama calon anggota DPR. Kami sepakat mekanisme selanjutnya adalah feasibility check,” kata Vera dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Vera menegaskan, proses pemilihan anggota BPK saat ini sejalan dengan mekanisme Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Menurut dia, 16 nama calon tersebut ditetapkan dalam rapat internal Komisi XI DPR, dan mekanisme selanjutnya adalah pengecekan pemenuhan persyaratan.

Ia mengatakan, Komisi XI DPR tidak bisa membahas nama-nama calon tertentu anggota BPK, karena kualitas calon akan dilihat saat due diligence.

Menurutnya, tidak baik membicarakan nama-nama caleg, karena lebih baik menunggu studi kelayakan untuk melihat kualitas caleg yang rencananya digelar pada Sidang I Sidang 2021- 2022. …

“Kita tunggu saja, nanti saat feasibility study kita lihat kualitas calonnya. Ke mana mereka pergi yang dianggap teliti, berkompeten dan sebagainya,” ujarnya.

Vera mengatakan, DPR juga sedang menunggu fatwa dari Mahkamah Agung (MA), hal ini menyangkut fatwa Ketua MA yang ditujukan kepada Ketua DPR Nomor 118/KMA/2009 tanggal 24 September 2009. Pendapat hukum Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 13 huruf j Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 g tentang BPK.

Menurut dia, proses ini tidak akan mengganggu proses seleksi, karena nama-nama tersebut sudah didengar di rapat internal Komisi XI DPR, sehingga prosesnya akan terus berlanjut sambil menunggu fatwa dari Mahkamah Agung.

“Komisi XI sepakat bahwa pimpinan DPR akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan permintaan untuk menerima fatwa, prosesnya tidak akan mengganggu pemilihan, karena nama-nama itu didengar dalam rapat internal. Kami terus berjalan mengantisipasi fatwa MA, semua pihak harus menghormati proses ini,” ujarnya.

Dijelaskannya, DPD RI juga akan menyampaikan pertimbangan terkait pemilihan calon anggota BPK, karena pemeriksaan kelayakan dan pengambilan keputusan masih dilakukan oleh Komisi XI DPR RI yang kemudian disampaikan ke rapat paripurna DPR RI.

Vera berharap, paling lambat September 2021 sudah terpilih satu calon untuk menggantikan anggota PPK Bahrullu Akbar yang mengundurkan diri pada 27 Oktober 2021.

Sebelumnya, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menduga DPR RI asal-asalan memeriksa berkas administrasi bakal calon PPK. Menurut penilaian MAKI, dari 16 orang, ada dua calon PKK yang diduga tidak memenuhi syarat, yakni Nyoman Adhi Suryadnyan dan Harry Z. Soratin.

MAKI berkeyakinan bahwa kedua calon tersebut secara administratif tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat j UU BPK, namun tetap dicantumkan dalam pengumuman resmi dan akan mengikuti uji kelayakan.

MAKI berpendapat bahwa ayat j pasal 13 UU BPK menyatakan bahwa untuk dapat dipilih sebagai anggota BPK, seorang calon harus meninggalkan jabatannya sebagai pejabat di bidang pengelolaan keuangan publik paling sedikit dua tahun.

Artikel sebelumyaDinas Kesehatan: Pasien yang Sembuh dari COVID-19 di Lampung Meningkat 404
Artikel berikutnyaBupati: Mahasiswa lumpuh asal Aceh Barat tidak ada hubungannya dengan vaksin COVID-19