Beranda Hukum Anggota DNR-RI mengingatkan aparat penegak hukum untuk memulihkan ketertiban

Anggota DNR-RI mengingatkan aparat penegak hukum untuk memulihkan ketertiban

Lembaga penegak hukum tidak boleh terbatas pada nilai-nilai demokrasi.

Paynan (ANTARA) – Komisioner III DPR RI Arteri Dahlan menegaskan penegakan hukum tidak boleh sebatas nilai-nilai demokrasi di Indonesia, dan sebagai penjaga demokrasi, hukum harus menciptakan ketertiban.

“Fungsi hukum harus sejalan dengan tujuan pemerintahan dan tujuan negara itu sendiri, yaitu menjamin kesejahteraan umum dan keadilan sosial, serta pelaksanaannya tidak menimbulkan keresahan di masyarakat,” kata Arteri menanggapi pertanyaan tentang pelepasan Bupati Pesisir Selatan, Sumatera Barat Rusmy Yul Anwar, di Paynan, Jumat.

Bupati Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar divonis 1 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar ditambah 3 bulan. Majelis hakim memutuskan Rusma bersalah melanggar Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 tentang Lingkungan Hidup.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Padang menyatakan Rusma bersalah membangun tanpa izin lingkungan.

Isu hukum berawal dari laporan bupati saat ini ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kejaksaan Agung pada 2018. Saat itu Rusma menjabat wakil bupati.

Dalam laporannya, empat nama muncul sebagai pihak yang dideklarasikan, namun hanya Rusma yang sampai di persidangan. Tidak ada tiga nama lainnya.

Rusma dan tiga korban lainnya yang dilaporkan diduga merusak mangrove di Mandeh, Koto XI, Kecamatan Tarusan. Namun, hal itu tidak terbukti di pengadilan, dan majelis hakim menjatuhkan dakwaan menyebabkan kerusakan lingkungan.

“Penegakan hukum dan aparat penegak hukum harus fokus dalam hal ini,” kata seorang anggota DPR-RI dari daerah pemilihan Jawa Timur VI.

Arteri menegaskan, kasus tersebut murni administratif dan kasusnya terlalu tegang.

Menurutnya, sanksi pidana dalam UU Lingkungan Hidup merupakan upaya terakhir jika prosedur mediasi atau sanksi administratif tidak diikuti.

“Nah, apalagi Pak Rusma sekarang ini amanah rakyat. Dia adalah bupati yang sah, ”katanya juga.

Dijelaskannya, pada Pilkada 2020, Rusma menang telak dengan perolehan lebih dari 128.000 suara atau 58 persen dari total suara sah.

Rusma mengungguli tiga pesaing lainnya, termasuk presiden saat ini. Bahkan, mereka menang di 14 kabupaten dari 15 kabupaten Pantai Selatan.

Berkat prestasi tersebut, ia bukan hanya pemenang pilkada, melainkan pemegang kedaulatan rakyat.

Menurut lulusan fakultas hukum UI itu, dalam negara demokrasi, kedaulatan ada di tangan rakyat. Keputusan politik rakyat bersifat mutlak, dan keberadaan hukum menjadi penjamin terwujudnya kedaulatan rakyat, dan tidak mematikannya.

Arteri yang juga berprofesi sebagai pengacara ini menegaskan, di negara demokrasi, jika pemerintah telah mendapat mandat dari rakyat, maka pemerintah itu sah.

“Suara rakyat, suara Tuhan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah esensi dan esensi demokrasi. Konstitusi negara memperhitungkan ini, dan salah satu bentuknya adalah hak memilih, tetapi penegakannya bukan cara terbaik, ”katanya. dikatakan.

Eksekusi tertunda

Selain itu, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Padang Khairul Fahmi menilai sikap Kejaksaan Negeri Paynan di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat terkait penundaan eksekusi Rusma Yul Anwar sudah tepat.

Menurutnya, faktor stabilitas keamanan kawasan harus diperhatikan, meski ada kewajiban dan petunjuk pelaksanaannya. Dengan demikian, asas kemanfaatan sebagai bagian dari asas hukum dapat dilaksanakan.

“Pantai selatan sudah lama ramai selama Pilcada 2005. Saya kira Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan (Kejari) sangat menyadari hal ini,” ujarnya.

Dia menekankan bahwa harus ada keputusan yang lebih baik dari negara untuk melanjutkan pembangunan Pantai Selatan, tetapi sebaliknya masih akan ada kontroversi.

“Perdebatan hukum tidak akan pernah berakhir, harus ada keputusan hukum agar tidak ada yang diletakkan. Aspek hukum tidak dilanggar, dan kepentingan banyak orang tidak diabaikan,” ujarnya lagi.

Ia mengingatkan, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut bertujuan untuk menjamin kesejahteraan umum dan keadilan sosial. “Jadi kita tentu berharap ada solusi yang lebih baik untuk mewujudkan kemaslahatan yang menyeluruh sesuai dengan tujuan negara,” ujarnya.

Artikel sebelumyaUbah citra desa narkoba menjadi desa berkembang
Artikel berikutnyaSerangkaian gempa di Jawa Tengah yang disebabkan oleh sesar aktif