Beranda News Analis: Jangan buru-buru menuduh kritik menghina presiden

Analis: Jangan buru-buru menuduh kritik menghina presiden

Semarang (ANTARA) – Ilmuwan politik dari Universitas Diponegoro Teguh Yuvono menegaskan, mengkritik presiden di negara demokrasi adalah hal yang wajar, jadi jangan buru-buru menuduh kritik menghina kepala negara, apalagi ada dakwaan pemakzulan.

“Jika orang mengkritik atau menghina presiden, maka tentu saja mereka mengartikannya sebagai pemakzulan presiden. ulangan“Ya,” kata Dr. Teguh Yuvono, Kapolsek Semarang, Minggu.

Menurut Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Undip Semarang, ini adalah lembaga peradilan untuk membuktikan seseorang mengkritik atau menghina kepala negara.

Kemudian Tegu Yuvono kembali mengingatkan bahwa dasar demokrasi yang pertama adalah rule of law. Jadi, terlepas dari apakah seseorang mengkritik, menghasut, mengatur lelucon atau provokasi, majelis hakim akan membuktikannya.

Merujuk pada fakta bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan pasal penghinaan presiden dalam KUHP, lulusan Flinders University di Australia ini mengatakan tidak perlu memasukkan pasal-pasal tersebut dalam RUU KUHP. (RUU KUHP).

Meskipun Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 013-022/PUU-IV/2006 dan Nomor 6/PUU-V/2007 membatalkan pasal 134, 136 bis dan 137, serta pasal 154 dan 155 KUHP tentang penghinaan. presiden dan pemerintah, menurut Teg Yuvono, hakim bisa menggunakan undang-undang lain.

Dia kemudian mencontohkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Ayat (3) Pasal 27 UU ITE menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau menyediakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan hinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Artikel sebelumyaTarian Soya-Soya Malut dipentaskan di Bangui, Afrika Tengah
Artikel berikutnyaTambor Geopark dinominasikan untuk Geopark Dunia UNESCO