Beranda Warganet AMAN ingin Komnas Peduli Masyarakat Adat di satu pintu

AMAN ingin Komnas Peduli Masyarakat Adat di satu pintu

Di beberapa negara, komisi inilah yang mengawasi pelaksanaan undang-undang tentang hak-hak masyarakat adat, yang dianggap berada di bawah yurisdiksi pemerintah.

Jakarta (ANTARA) – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) membutuhkan lembaga seperti Komisi Nasional (Komnas) yang memiliki satu pintu untuk menangani persoalan adat.

Sekretaris Jenderal AMAN Rukka Sombolinggi, pada perayaan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia (HIMAS) 2021, dipantau di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa peran kementerian yang tidak peduli dengan masalah adat menjadi isu besar, sehingga ada harus menjadi lembaga permanen yang secara khusus menangani masalah mereka.

“Kita sudah tahu bahwa sektoral di Indonesia dan kementerian yang tidak berada di belakang pintu yang sama telah menjadi masalah besar bagi masyarakat adat. Kami menuntut undang-undang tentang masyarakat adat, lembaga yang kami sebut masyarakat adat Komnas, ”katanya.

Hal ini, kata dia, sejalan dengan janji Presiden Joko Widodo bahwa Indonesia akan memiliki bentuk usaha tetap bagi masyarakat adat.

Menurut Komisioner Riset dan Riset Komnas HAM, Sandrayati Moniaga, mengenai usulan AMAN untuk membentuk Komisi Nasional Adat di Indonesia, bentuk idealnya adalah lembaga independen, yang seharusnya menjadi rezim lembaga pengawas.

“Di beberapa negara, komisi ini mengawasi pelaksanaan undang-undang tentang hak-hak masyarakat adat, yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Dengan demikian, lembaga ini harus memiliki fungsi pengawasan,” ujarnya.

Komnas, lanjutnya, adalah pihak yang harus memastikan bahwa prinsip-prinsip hak asasi manusia adat dihormati sepenuhnya.

Selain itu, lembaga-lembaga ini harus independen, seperti Komnas HAM, tetapi dapat beroperasi secara terintegrasi, tidak seperti Komnas Perempuan yang memiliki mandat khusus untuk memberantas kekerasan terhadap perempuan.

“Kami memiliki lembaga serupa untuk penyandang disabilitas, sayangnya itu dibuat dengan keputusan presiden dan ada di pemerintahan di bawah Kementerian Sosial. Masyarakat adat Komnas harus mandiri, dan jika berada di bawah kementerian, karena hanya akan menjadi bawahan instansi pemerintah, ”katanya.

Hal ini, kata dia, akan bertentangan dengan prinsip dan sifat yang seharusnya dimiliki lembaga independen di masa depan.

Artikulli paraprakBantu Akses Layanan Pemerintah, Home Office Buat Kartu Tanda Penduduk Elektronik Untuk Waria
Artikulli tjetërAnggota parlemen mengkritik rumah sakit Mukomuko karena mengangkut mayat dengan sepeda motor