Beranda News Aktivis menyebut RUU Perlindungan Keluarga sebagai pesaing RUU TPKS.

Aktivis menyebut RUU Perlindungan Keluarga sebagai pesaing RUU TPKS.

Jakarta (ANTARA) – Feminis Pembela Hak Asasi Manusia untuk Keadilan dan Demokrasi Kamala Chandrakirana mengatakan RUU Perlindungan Keluarga bersaing dengan RUU Kekerasan Seksual (RUU TPKS).

“Semakin besar kemungkinan RUU TPKS (diratifikasi), semakin banyak oposisi yang menentangnya. Bahkan, muncul produk kontra hukum yang memberikan perhatian khusus kepada keluarga yaitu UU Perlindungan Keluarga,” ujarnya.

Hal itu disampaikannya dalam pemaparan materi workshop “Kesetaraan Gender: Prasyarat Masyarakat Adil, Sejahtera, dan Kuat” yang disiarkan langsung di kanal YouTube LP3ES di Jakarta dan dipantau dari Jakarta pada Selasa.

Nana menjelaskan, RUU Ketahanan Keluarga merupakan bagian dari storytelling yang lebih luas dan mendunia. RUU ini merupakan gerakan transnasional dan lintas agama dan bertujuan untuk mengakui konsep bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi keluarga sebagai elemen sosial bangsa yang paling kecil.

Kata-kata ‘melindungi keluarga’ digunakan sebagai semacam pembenaran untuk mengingkari hak-hak perempuan dalam keluarga dan hak komunitas LGBT untuk membentuk keluarga, katanya.

Di sisi lain, RUU TPKS berjuang untuk melindungi hak-hak berbagai pihak, terutama kelompok rentan, yang tidak terbatas pada perempuan, dalam lingkungan apapun, termasuk lingkungan keluarga.

Berbagai gerakan sayap kanan telah menggunakan nilai-nilai agama untuk membenarkan RUU perlindungan keluarga, katanya. Nilai-nilai agama tidak hanya berasal dari agama mayoritas, tetapi juga dari agama minoritas di berbagai negara. Oleh karena itu, gerakan ini bersifat lintas agama.

Ia khawatir gerakan tersebut dapat mempengaruhi pandangan masyarakat dengan menggunakan kata “sesat” dalam arti moral atau agama, sehingga masyarakat bisa terguncang.

“Gerakan ini mengejar kebijakan populis yang menyasar isu-isu perempuan dan mengontrol seksualitas perempuan sebagai sarana untuk memobilisasi mereka secara politik,” katanya.

Artikel sebelumyaBMKG melaporkan gelombang laut di Maluku Utara mencapai 4-6 meter
Artikel berikutnyaHabib Aboe Bakar: PCS menilai kegiatan pemerintah secara adil