Beranda Hukum Akademisi: Alasan pembatalan hukuman Joko Tyandre aneh

Akademisi: Alasan pembatalan hukuman Joko Tyandre aneh

Jakarta (ANTARA) – Akademisi Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari menilai alasan pemotongan hukuman Joko Tyandre dari 4,5 tahun menjadi 3,5 tahun aneh.

Perubahan hukuman itu aneh, karena salah satu alasan yang meringankan adalah Joko Tyandra sudah menjalani hukuman dalam kasus BLBI, kata Feri di Jakarta, Kamis.

Menurut Feri, hal ini seharusnya tidak menjadi faktor yang meringankan, melainkan memberatkan, karena Joko Tyandra tidak jera melakukan tindakan menyimpang, yakni korupsi.

“Akan aneh jika nantinya hal ini dijadikan sebagai faktor yang meringankan bagi hakim dalam mempertimbangkan perkara ini,” ujarnya.

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengurangi hukuman Joko Tyandre dari 4,5 tahun menjadi 3,5 tahun penjara karena menyuap aparat penegak hukum dan persekongkolan.

Dalam hal yang meringankan, putusan menyatakan Djoko Tyandra saat ini sedang menjalani hukuman penjara berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Februari 2012 Nomor 100 PK/Pid.Sus/2009 Jo. Dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 11 Juni 2009 No. 12 PK/Pid.Sus/2009 dan dana tersebut ditransfer ke Rekening Penampungan ke rekening qq Bank Bali. PT. Era Giat Prima milik tergugat sebesar Rs 546.468.544.738.

Hukuman penjara itu sendiri merupakan konsekuensi dari kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang melibatkan uang tunai (kwitansi) dari Bank Bali yang menangkap Joko Tjandra pada tahun 2009.

Usai putusan pengurangan hukuman tersebut, Feri juga menyampaikan bahwa sistem peradilan perlu direformasi melalui reformasi yang bertujuan untuk restrukturisasi guna menjamin kualitas tinggi hakim yang memimpin sistem peradilan.

“Upaya peningkatan kesejahteraan juga perlu dibarengi dengan pengawasan dan sanksi yang sangat ketat terhadap hakim atau juru sita yang bermasalah,” kata Feri.

Menurut dia, terlepas dari aktivitas aparat penegak hukum lainnya, efektivitas sistem peradilan tetap menjadi kunci terpenting untuk memastikan efektivitas penghukuman pelaku korupsi benar-benar dapat optimal.

Artikel sebelumyaAnggota Dewan Perwakilan Rakyat mengajak seluruh elemen bangsa untuk menyampaikan simpati kepada masyarakat yang terdampak pandemi.
Artikel berikutnyaKementerian Hukum dan HAM Aceh membagikan 616 paket sembako kepada penduduk