Beranda Hukum Akademik: Pernikahan sirih dicatat di kartu keluarga sebagai bentuk perlindungan warga negara.

Akademik: Pernikahan sirih dicatat di kartu keluarga sebagai bentuk perlindungan warga negara.

Adapun administrasi, yang diketahui adalah mereka sudah menikah, belum menikah, cerai dan cerai.

Jakarta (ANTARA) – Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullh Jakarta, Ahmad Tolabi Harley mengatakan, penetapan status nikah siri pada Kartu Keluarga (KK) merupakan bentuk perlindungan bagi warga negara.

Intinya, Tholabi dapat menyampaikan semangat melindungi hak-hak warga negara, khususnya anak yang lahir dari pasangan yang tidak terdaftar, melalui Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 untuk mempercepat perluasan cakupan bagi pemegang akta kelahiran.

“Hanya saja semangat untuk melindungi dan mengakui hak-hak warga negara ini justru bisa melanggar norma dan keberadaan lembaga lain. Ini momen yang menentukan,” kata Tolabi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Ketua Forum Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKI) se-Indonesia ini menegaskan, dampak status nikah sebagai “nikah siri” atau “nikah nikah siri” pada kartu keluarga tidaklah mudah.

“Walaupun Dukkapil menegaskan, penyebutan ini bukan dalam rangka melegalkan nikah siri. Namun pengaruhnya cukup besar,” kenang Tolabi.

Tolabi mengaitkan dampak potensial dari peraturan ini dengan fakta bahwa secara logis akan memfasilitasi praktik pernikahan tidak terdaftar di masyarakat. Padahal, asas dasar untuk pendeknya perkawinan adalah asas pencatatan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 2 UU No. 1 1974, yang berarti bahwa setiap perkawinan dicatat menurut undang-undang.

“Saat ini, pencatatan “perkawinan tidak tercatat” pada kartu keluarga pelaku nikah siri adalah kontraproduktif,” katanya.

Tolabi juga berpendapat, aturan yang dikeluarkan Kemendagri sebenarnya merepotkan bagi mereka yang melakukan nikah siri saat mendaftarkan nikah melalui Kantor Urusan Agama (KUA).

“Dalam pemerintahan, yang dikenal adalah nikah, bukan nikah, talak dan cerai. Tidak ada nomenklatur perkawinan yang belum didaftarkan. Ini akan tidak menyenangkan bagi mereka yang melakukan nikah siri, juga bagi pegawai KUA,” kata Tolabi.

Selain itu, adanya nomenklatur “perkawinan yang tidak dicatatkan” justru akan berdampak pada ketidakpastian hukum bagi perempuan.

“Misalnya, ketika seorang suami melakukan kekerasan terhadap istrinya, calon orang tersebut tidak dapat dijerat dengan Undang-Undang KDRT Nomor 24 Tahun 2004 (KDRT), tetapi hanya dapat dijerat dengan pidana umum,” kata Tolabi.

Untuk menghindari kontroversi isu “nikah siri”, Tolabi meminta pemerintah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga untuk mencapai isi yang diinginkan dari keberadaan Permendagri No. 9 April 2016 dapat diposting dengan benar.

Tolabi berharap semangat baik yang terkandung dalam Permendagri No. 9 Tahun 2016 harus diselaraskan dengan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk instansi dan pembuat kebijakan terkait peraturan tersebut.

“Jangan biarkan humor yang baik memotong aturan lain dan menciptakan ketidakharmonisan antar institusi,” Tolabi memperingatkan.

Artikel sebelumyaPKC memanggil Azis Shyamsuddin
Artikel berikutnyaKNPI akan mengadakan konvensi bersama