Beranda News AJI menyoroti pentingnya mekanisme penanggulangan kekerasan terhadap perempuan

AJI menyoroti pentingnya mekanisme penanggulangan kekerasan terhadap perempuan

Jakarta (ANTARA) – Pengurus Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Gender, Anak, dan Marjinal Nani Afrida menyoroti pentingnya proses implementasi yang terstandardisasi. prosedur operasi standar memerangi kekerasan terhadap jurnalis perempuan.

“Belum ada mekanisme atau prosedur baku untuk menangani kekerasan terhadap jurnalis perempuan, seperti kekerasan seksual,” katanya dalam diskusi “Akhiri Kekerasan Terhadap Jurnalis Perempuan” di Jakarta, Rabu.

Selain itu, jurnalis perempuan juga tidak mengetahui adanya kekerasan seksual. “Wartawan perempuan juga berada dalam posisi rentan, dieksploitasi, dan tidak tahu harus ke mana untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya, sehingga korban memutuskan untuk meninggalkannya,” katanya.

Dewan redaksi, lanjutnya, juga kurang memiliki pengetahuan tentang pelecehan seksual, terutama pemimpin redaksi dan editor.

“Ini fakta yang menarik, karena kurangnya pengetahuan tentang kekerasan seksual, kurangnya kesadaran, selalu ada budaya ruang redaksi, misalnya seseorang yang mengatakan: Sentuhan ini hanya lelucon, mengapa kamu marah, itu hanya lelucon,” dia berkata.

Bahkan, karyawan bisa menjadi pelaku kekerasan atau pelecehan seksual karena kurangnya pengetahuan.

Pada 2020, lanjutnya, AJI Jakarta melakukan survei kekerasan seksual terhadap jurnalis dengan 34 jurnalis (laki-laki dan perempuan).

“Akibatnya, 25 dari 34 jurnalis menjadi korban kekerasan seksual. Pelaku kekerasan seksual terhadap jurnalis perempuan pada saat pemberitaan antara lain pejabat pemerintah, pegawai swasta, bos, sesama jurnalis, demonstran, TNI/Polri, guru dan lain-lain,” ujarnya.

Sejak tahun 2021, AJI telah menetapkan aturan di dalam organisasinya yang menjadikan kekerasan seksual sebagai kejahatan serius bagi anggota AJI.

Saat ini AJI sedang menyelesaikan prosedur penerapan standar penanganan kekerasan seksual di dalam organisasinya dalam upaya memberikan ruang aman bagi anggotanya, khususnya jurnalis perempuan.

Artikel sebelumyaAHY: Putusan PTUN Jakarta – Kemenangan Demokrasi
Artikel berikutnyaPemprov Jambi Minta Pemda Siapkan Perda Sebelum Nataru