Beranda Hukum 57 Pegawai PKT Kirim Surat Kepada Presiden Jokowi Pengangkatan ASN

57 Pegawai PKT Kirim Surat Kepada Presiden Jokowi Pengangkatan ASN

Kami adalah karyawan BPK yang telah bekerja di BPK pada waktu yang berbeda, dari 4 sampai 15 tahun di berbagai departemen, biro dan deputi. Sejauh ini, kami telah mencoba yang terbaik untuk membasmi korupsi.

Jakarta (ANTARA) – 57 anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinyatakan tidak lulus Tes Kompetensi Dasar (TWK) mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo untuk meminta pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (ASN). ). …

“Ke-57 pegawai PKC yang telah dinyatakan tidak layak menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di bawah TWK Badan Kepegawaian (BKN) itu menyurati Presiden Joko Widodo. Surat ini meminta pengangkatan Presiden sebagai Aparatur Sipil Negara,” kata juru bicara 57 pegawai PKC, Hotman Tambunan di Jakarta, Senin.

Surat tertanggal 18 Agustus 2021, namun baru diterima Sekretariat Negara pada Senin (23/8), ditandatangani 57 pegawai.

Menurut Hotman, pihaknya mengirimkan surat tersebut kepada Presiden Jokowi karena berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh dua lembaga pemerintah, yakni Ombudsman RI dan Komnas HAM.

“Laporan Ombudsman mengarah pada penetapan fakta bad governance, penyalahgunaan kekuasaan, penyisipan pasal dan sejumlah pelanggaran lainnya. Berdasarkan temuan tersebut, Ombudsman melakukan tindakan korektif terhadap PKC dan BKN,” kata Hotman.

Sementara Komnas HAM menemukan 11 jenis pelanggaran HAM dalam laporannya pada Tes Pemahaman Nasional.

“Laporan kedua instansi pemerintah tersebut memiliki kesamaan: keduanya meminta pengangkatan 57 pegawai yang dinyatakan tidak layak menjadi Aparatur Sipil Negara karena perencanaan, pelaksanaan dan penetapan hasil TWK dinilai bermasalah, melanggar undang-undang dan peraturan, jadi tidak bisa dijadikan dasar pengangkatan. Pegawai PKC menjadi ASN,” tambah Hotman.

Artinya semua pegawai PDA saat ini harus diangkat oleh PDA ASN. Apalagi, pengalihan status pegawai PKC menjadi ASN merupakan ordonansi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang PKC.

“Kami adalah pegawai BPK yang pernah bekerja di BPK dengan variasi waktu yang berbeda-beda, dari 4 sampai 15 tahun di berbagai departemen, biro dan deputi. Selama ini kami berusaha menunaikan tanggung jawab terbaik kami untuk membasmi korupsi agar Indonesia yang progresif bisa dipahami,” ujarnya. Hal ini dinyatakan di awal surat.

Namun sayang, 57 pegawai tersebut teridentifikasi sebagai pegawai tidak memenuhi syarat (TMS) yang akan diangkat oleh ASN berdasarkan hasil TWK dan akan diberhentikan sebagai pegawai KPK pada 1 November 2021.

“Meskipun ‘maksud awal’ UU No. 19 Tahun 2019 tentang PKC menyatakan bahwa itu adalah tentang mengubah status kepegawaian PKC menjadi ASN. Kami mengirim surat kepada pimpinan PKC mengenai keputusan ini, dan juga mengirim surat dengan pernyataan kepada Presiden Republik Indonesia tentang dugaan pengangkatan kami ASN, ”kata surat itu.

Di antara pegawai PKC yang diumumkan TMS ke ASN adalah sejumlah penyidik ​​PKC, yakni Roman Basvedan, Budi Agung Nugroho, March Falentino, Andre Dedi Nainggolan, Ambarita Damanik, Yudi Purnmo, Rizka Anungnata dan lainnya.

Ada pula Direktur Inaktif Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi BPK Giri, Kepala Biro Kepegawaian Nonaktif Chandra Rexodiprojo Supradiono, Kepala Satgas Inaktif Diklat internal BPK Hotman Tambunan, Kepala Ditjen Inaktif Regulasi dan Pengembangan Produk Hukum BPK Rasamala Aritonang dan lain-lain.

Artikel sebelumyaKeluarga Habibi sumbangkan alat cuci darah ke RS Ainun
Artikel berikutnyaJumlah kasus positif COVID-19 di Lampung bertambah 250 orang